Herlansaja's Blog

Sistoyo seusai dibacok (int)

Seorang jaksa yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, karena kasus suap, Rabu (29/2/2012), dibacok seorang pengunjung sidang di bagian pelipis kanan. Jaksa tersebut, Sistoyo, harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan tujuh jahitan.

Kejadian tragis yang menimpa salah satu jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu terjadi setelah sidang usai digelar. Saat itu, setelah membacakan eksepsi dan sidang ditutup Ketua Majelis Hakim I Gusti Ngurah Artha Naya, Sistoyo digiring ke luar ruang sidang untuk dibawa kembali ke rutan tempat dirinya ditahan. Pers yang ingin mewawancarainya, bergegas menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan.

Tiba-tiba saja, seorang pria paruh baya yang belakangan diketahui bernama Deddy Sudarga, menyeruak ke arah jaksa tersebut dan menyabetkan sebilah pisau stenless steel yang dibawanya sambil berteriak; “Pengkhianat!”

Tak urung, Sistoyo menjerit karena pelipis kanannya sobek sepanjang 7,5 cm dan mengucurkan darah. Pelaku sempat mencoba kabur setelah melakukan aksinya, namun dapat dibekuk oleh petugas kejaksaan dan kepolisian yang berada di gedung Pengadilan Tipikor. Sistoyo sendiri langsung dilarikan ke RS Halmahera untuk mendapatkan pengobatan.

KPK menangkap Sistoyo pada November 2011 saat menerima suap sebesar Rp100 juta dari Edward M Bunyamin, tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang kasusnya dia tangani. Uang suap itu ditemukan KPK dalam amplop coklat yang disimpan di dalam mobil Nissan X Trail milik Sistoyo. Selain jaksa itu dan Edward, pada saat yang bersamaan LPL juga menangkap Anton Hadyono, pegawai Edward, dan seorang sopir. Edward dan Anton sedang menjalani persidangan secara terpisah.

Kepada pers saat sedang dibawa ke kantor polisi, Deddy mengaku kalau ia nekat membacok Sistoyo karena benci pada koruptor.

Salah seorang auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (28/2/2012), bunuh diri dengan terjun dari lantai 12 gedung kantornya yang berlokasi di Jalan Pramuka 33, Matraman, Jakarta Timur. Belum diketahui apa motif aksi nekat auditor bernama Dede Purwana Cahya (37) itu, namun yang pasti, korban yang menjabat sebagai auditor pelaksana lanjutan di Direktorat II Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP tersebut telah bekerja di BPKP sejak 1998.

Aksi nekat yang dilakukan korban diketahui saat korban berteriak begitu terjun dari lantai 12 kantornya sekitar pukul 10.30 WIB. Teriakan korban didengar banyak orang di dalam gedung, dan orang-orang itu segera berhamburan ke arah asal suaranya.

Tubuh Dede terhempas di halaman depan gedung BPKP dan tewas seketika dengan beberapa bagian tubuh patah dan remuk. Seketika gedung BPKP dan sekitarnya geger. Polisi pun dihubungi. Dalam hitungan detik, aparat Polsek Matraman datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Mayat korban segera ditutupi koran dan kain, dan dilarikan ke RSCM untuk diotopsi.

Istri korban, Shellyna Dewi Utami, histeris ketika melihat jenazah suaminya terbaring di ruang jenazah RSCM, sebelum diotopsi. Ia tak henti-hentinya menangis sambil berteriak-teriak, hingga kondisi tubuhnya lemah.

“Allah di mana? Allah di mana?” teriak wanita berjilbab itu di antara histerisnya.

Shellyna bersama kerabat dan tetangganya datang tak lama setelah diberitahu polisi. Wanita malang itu lalu pingsan dan dibaringkan di ruang konsultasi dokter yang berada dalam kamar jenazah.

Belum diketahui apa yang membuat Dede nekat mengakhiri hidup dengan cara tragis seperti itu. Polisi menduga Dedek nekat karena sedang stres, namun tak dapat menjelaskan apa penyebab stresnya. Sedang Kepala Bagian Humas BPKP, Ratna Tianti, mengaku kalau Dede tidak sedang menghadapi masalah, baik dengan pekerjaan maupun dengan rekan-rekan kerjanya. Bahkan sebelum bunuh diri, bapak satu anak yang dikenal pendiam itu masih terlihat berbincang dengan sejumlah rekan-rekannya.

“Sejauh ini tidak ada masalah dan tidak ada keributan. Belum diketahui sebabnya, orangnya itu pendiam,” jelasnya.

Ratna memastikan bahwa aksi yang dilakukan Dede murni bunuh diri, dan meminta pers untuk tidak mengaitkannya dengan persoalan pekerjaan. “Tidak ada kasus yang ditangani, karena baru pindah. Di tempat lama tidak tahu tangani kasus apa,” imbuhnya.

Berdasarkan penjelasan Ratna diketahui kalau Dede yang memiliki satu putri berusia 8 tahun itu bekerja di BPKP sejak 1 November 1998. Tempat tugas pertamanya adalah di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Empat tahun bekerja di sana, sejak 1 Mei 2002 Dede dimutasi ke BPKP Perwakilan DKI Jakarta II yang statusnya kemudian diubah menjadi Perwakilan BPKP Banten. Di tempat itu, Dede bekerja selama sembilan tahun karena kemudian dimutasi lagi ke tempat kerjanya sekarang, di Matraman. Ia dimutasi ke BPKP Matraman sejak 16 Agustus 2011. Dede sendiri tercatat sebagai warga Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Pangkat terakhir dia golongan III B, sebagai auditor pelaksana lanjutan dengan take home pay sekitar Rp5 juta,” imbuh Ratna.

Seperti diketahui, BPKP merupakan salah satu instansi pemerintah yang rawan gratifikasi atau suap, karena melalui audit instansi ini pula dapat diketahui apakah di sebuah lembaga pemerintahan terdapat korupsi atau tidak.

Pada Juni 2010, KPK pernah menangkap seorang pegawai instansi sejenis BPKP, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena ketahuan menerima suap. Oknum tersebut, Syamsudin, bekerja sebagai Kasub Auditoriat BPK Jawa Barat.

Mau tahu apa kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada rakyat miskin atas kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada April 2012 mendatang? Ini dia; melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000/orang/bulan selama delapan bulan. Kasihan, penderitaan rakyat yang akan berlangsung begitu lama hanya dihargai Rp100.000/bulan!

Seperti dilansir Mionline, Sabtu (25/2), isyarat kalau pemerintah akan kembali mengucurkan BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, diungkap Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri Salim di Kantor Menteri/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Jumat (24/2).

“Saya pikir untuk masyarakat miskin lumayan kan. Tampaknya akan mengarah ke angka itu (Rp100 ribu),” ujarnya.

Namun, Salim menyatakan besaran BLT itu belum final karena penaikan harga BBM pun belum jelas. Karena itu, jumlah yang diberikan kepada rakyat miskin masih bisa bertambah atau berkurang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menambahkan, kompensasi itu nanti ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung itu diberikan kepada angkutan umum untuk mencegah atau meminimalisasi kenaikan tarif.

“Semua angkutan, kapal laut, feri, bus, angkutan umum perkotaan. Intinya tarif tidak naik. Kalaupun naik, harus minimal,” katanya.

Adapun yang tidak langsung akan diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak. “Bisa dari existing program yang di-scale-up atau program yang pernah ada diaktifkan lagi,” jelasnya.

Mengenai siapa saja yang akan menerima BLT itu, Salim Segaf Al Jufri mengatakan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. “Kalau di Kemensos, itu namanya peserta program keluarga harapan. Itu pasti masyarakat miskin by name, by address, datanya akurat,” tukasnya.

Dia menambahkan penyalur BLT ialah PT Pos Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, atau bank-bank lainnya.

Menurut rencana, untuk memastikan besaran BLT pemerintah terlebih dulu akan membahas penaikan harga BBM bersama DPR pada 28 Februari. “Di UU APBN (harga BBM) tidak boleh naik, jadi harus masuk revisi APBN-P dan itu harus dengan DPR. Berapa dan kapan, kompensasinya seperti apa, itu setelah DPR-nya yes,” ujarnya.

 
Tidak perlu

Terkait dengan rencana pemberian BLT itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berharap pemerintah benar-benar menyiapkannya dengan matang. “Harus jelas perhitungannya, berapa orang hampir miskin yang jatuh ke miskin, berapa orang miskin jatuh ke sangat miskin, dan berapa orang sangat miskin yang akan mati,” ujarnya.

Selain itu, pemberian BLT harus tepat sasaran atau memiliki tujuan yang jelas. “Dulu BLT kan dipakai buat beli genteng, buat beli baju. Uang cash itu bisa dipakai untuk apa saja,” ujar Harry.

Pengamat ekonomi Aviliani berpendapat pemberian BLT tidak perlu karena sudah ada yang bersyarat. “Setiap daerah dan departemen sudah punya anggaran kemiskinan,” tegasnya.

Selain itu, BLT berpotensi menimbulkan kemerosotan moral, yakni orang yang mengaku miskin semakin banyak. Apalagi, katanya, pemerintah belum memiliki data yang meyakinkan terkait dengan jumlah orang miskin.

Dia menyarankan hasil penghematan dari penaikan harga BBM itu sebaiknya dipakai untuk membangun atau pengadaan infrastruktur yang benar-benar bisa dimanfaatkan rakyat.


(berita terkait, KLIK DI SINI)

Abu Bakar Ba’asyir.

Organisasi Islam yang dicap sebagai teroris, bertambah lagi. Setelah Jamaah Islamiyah (JI) dan Al Qaeda, kini Amerika Serikat (AS) memasukkan nama Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dalam daftar hitam tersebut. AS mengklaim, seperti halnya JI dan Al Qaeda, organisasi yang didirikan oleh Ustad Abu Bakar Ba’asyir ini pun aktif melakukan kegiatan terorisme.

Departemen Luar Negeri AS, Kamis (23/2), menyebut, sejak didirikan pada 2008, JAT terkait dengan sejumlah serangan di Indonesia. Di antaranya pengeboman gereja di Jawa Tengah pada September 2011, sejumlah serangan mematikan terhadap polisi Indonesia, dan beberapa aksi perampokan bank demi mendapatkan dana dan membeli senjata serta bahan-bahan peledak.

“JAT berusaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, dan telah melakukan sejumlah serangan terhadap personel pemerintah Indonesia dan warga sipil untuk mencapai tujuan itu,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan yang dirilis untuk pers.

Tak hanya mencap JAT sebagai teroris, Departemen Keuangan AS bahkan membekukan aset tiga pemimpin kelompok itu agar tidak dapat melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Ketiga pemimpin JAT yang asetnya dibekukan adalah Mochammad Achwan yang merupakan amir JAT, Son Hadi bin Muhadjir yang menjabat sebagai juru bicara kelompok itu, dan Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir yang berperan sebagai perekrut anggota organisasi dan pihak yang bertugas menggalang dana demi kegiatan organisasi.

“Saat ini kami juga sedang melakukan langkah lain untuk memastikan bahwa kelompok teroris itu terputus dari sistem keuangan internasional dan semakin sulit untuk melakukan tindakan kekerasan mereka, tidak peduli dimana pun mereka berada,” imbuh Adam Szubin, direktur Kantor Departemen Keuangan untuk Pengawasan Aset Luar Negeri AS.

Menanggapi kebijakan AS tersebut, Son Hadi hanya tertawa dan mempersilakan AS untuk terus “menggonggong”.

“AS kerap menggulirkan isu tanpa bukti. Jadi, biarkan saja, karena dengan menetapkan JAT sebagai organisasi teroris internasional, ini merupakan kebijakan bodoh yang diterapkan AS,” katanya kepada sejumlah media nasional, Jumat (24/2).

Ia menganggap, kebijakan AS itu tak lebih dari upaya AS untuk dapat mempengaruhi upaya kasasi yang sedang diajukan kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir kepada Mahkamah Agung (MA). Apalagi karena putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Abu Bakar Ba’asyir justru mengurangi hukuman yang dijatuhkan pengadilan dari 15 tahun penjara menjadi sembilan tahun penjara.

Sementara itu juru bicara Kemenlu Michael Tene menanggapi kebijakan dengan dingin. Ia mengatakan, kebijakan AS memasukkan JAT dalam daftar organisasi teroris, merupakan kebijakan nasional dari pemerintahan Barack Obama itu.

“Pemerintah Indonesia kan tidak terkait dan ikut campur dengan kebijakan tersebut, dan kebijakan itu juga bukan kebijakan global karena tidak melalui dewan keamanan PBB,” ujarnya

Indonesia, lanjut Tene, memiliki sistem hukum sendiri untuk menentukan seseorang atau organisasi tertentu memiliki keterkaitan dengan tindakan terorisme atau tidak. Meski begitu, tambahnya, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga memiliki komitmen kuat untuk memberantas terorisme.